DKI Jakarta

DKI Jakarta

Telan Rp 750 Juta Untuk Lift, Proyek Renovasi Rumah Dinas Gubernur Dikritik

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali jadi bahan pembicaraan. Kali ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritik rencana pemasangan lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang kabarnya dianggarkan mencapai ratusan juta rupiah. Tak main-main, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) DKI Jakarta, anggaran lift mencapai Rp 750,2 juta.

 

Sekedar informasi, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta ini terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang berniat merenovasi dengan anggaran Rp2,4 miliar. Anggaran ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, pos Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Anggaran disahkan pada akhir tahun 2017 silam, seperti dilansir CNN Indonesia.

 

Atas rencana ini, Prasetio Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI Jakarta sampai terkejut dan siap bertanya pada Pemprov DKI Jakarta pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar). Prasetio mengaku bahwa saat memimpin rapat Banggar sebelumnya, tidak ada pengadan lift. Menurutnya, pengadaan lift berpotensi melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

 

Gubernur Anies Batalkan Anggaran Lift

 

Sementara itu Saefullah selaku Sekretaris Daerah menyebutkan kalau anggaran renovasi rumah dinas Gubernur sebetulnya sudah diatur dalam APBD DKI 2018, hanya saja item pengadaan lift belum dipastikan. Saefullah seolah ‘menyalahkan’ Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI, Benny Chandra, yang tidak melakukan koordinasi dengan atasannya.

 

“Ketika memasukan item-itemnya apa saja yang mau dikerjakan atau direhab, (anggaran lift) belum terkonfirmasi sama Pak Gubernur, saya, termasuk ke Bu Tuty (Kepala Bappeda). Ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas mau rehab apa-apa itu, mau mengadakan apa, itu tergantung kepala dinas yang seharusnya kepala dinas itu mengobservasi dulu. Jadi ini (anggaran lift) insiatif Dinas Citata,” ungkap Saefullah.

 

Tak mau polemik lift ini semakin memburuk, Gubernur Anies pun dengan tegas membatalkan anggaran pengadaan lift di rumah dinas. “Jadi yang muncul dan saya garis bawahi kita instruksi, tidak ada arahan dan karena itu supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan. Saya terima kasih (isu) itu muncul, jadi kemudian kita tahu (anggaran lift) karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain-lain.”

 

Lift Diusulkan Untuk Kenyamanan

 

Menanggapi komentar Sekda Saefullah, pihak Dinas Citata mengatakan bahwa anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas gubernur sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Namun Benny mengakui jika kebutuhan akan lift di rumah dinas itu bukanlah sesuatu yang mendesak. “Persoalan lift bukan pada urgensinya, tetapi lebih pada peningkatan kenyamanan rumah ‘bapaknya’ warga Jakarta,” jelas Benny.

 

Menurut Benny, kebutuhan akan elevator itu sebenarnya ditujukan demi akses kaum berkebutuhan khusus atau difabel. Namun saat disinggung apakah cukup sering warga difabel yang datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Benny mengaku tidak tahu. Lantaran polemik lift menjadi panjang, Benny pun tidak mempermasalahkan kalau anggaran pengadaannya akan dihapus.

 

Atas masalah anggaran lift ini, warganet memang cukup memberikan komentar secara kritis. Dengan sangat cepat anggaran pengadaan lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta ini langsung menuai pro-kontra. Sangat banyak yang mencibir anggaran result hk itu, sampai-sampai menyindir sikap Gubernur Anies yang seolah lepas tangan atas polemik elevator di rumah dinasnya.